Israel Hancurkan Lebih dari 1.500 Bangunan di Gaza Sejak Gencatan Senjata Dimulai
JAKARTA - Israel dilaporkan telah menghancurkan lebih dari 1.500 bangunan di wilayah Gaza sejak dimulainya gencatan senjata pada 10 Oktober, menurut citra satelit yang dianalisis oleh BBC Verify. Foto terakhir yang diambil pada 8 November menunjukkan bahwa seluruh permukiman yang dikuasai pasukan pertahanan Israel telah diratakan, melalui pembongkaran yang tampaknya berlangsung cepat dan masif.
Jumlah sebenarnya bangunan yang hancur bisa jadi jauh lebih tinggi, karena citra satelit untuk beberapa wilayah tidak tersedia untuk penilaian BBC Verify.
Banyak pakar menilai bahwa pembongkaran ini kemungkinan melanggar ketentuan gencatan senjata yang dimediasi oleh berbagai negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Turki. Israel sendiri membantah melanggar kesepakatan, menyatakan bahwa tindakan tersebut sesuai kerangka gencatan senjata yang disepakati.
"Menurut perjanjian tersebut, semua infrastruktur teror, termasuk terowongan, akan dibongkar di seluruh Gaza. Israel bertindak sebagai respons terhadap ancaman, pelanggaran, dan infrastruktur terror," kata seorang juru bicara IDF, militer Israel, untuk membenarkan penghancuran tersebut.
Satelit menunjukkan bahwa banyak bangunan tidak mengalami kerusakan berarti sebelum dihancurkan, termasuk rumah dan kebun di daerah Khan Younis dan Abasan al-Kabira. Beberapa analisis menunjukkan bahwa kerusakan terlihat minimal dan tidak menunjukkan tanda-tanda hantaman pesawat atau ledakan besar.
Meski klaim Israel bahwa tindakan ini adalah bagian dari penghancuran infrastruktur teror dan terowongan, ada kritik dari berbagai pihak yang menyebut tindakan ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap perjanjian damai.
"Ini jelas merupakan pelanggaran gencatan senjata," kata Dr. H. A. Hellyer, seorang Peneliti Senior RUSI. "Namun (Washington) DC tidak mau mengakuinya, bersikeras bahwa gencatan senjata harus dipertahankan, meskipun sebenarnya tidak."
Para pengamat khawatir, pembongkaran yang terus berlanjut ini dapat mengancam keberlangsungan proses perdamaian dan memperpanjang konflik di wilayah tersebut.
(Rahman Asmardika)
