Tanggapi Revisi UU Pemda, Kemendagri: Otonomi Daerah Sudah Berjalan 25 Tahun
Dengan revisi, pembiayaan kelembagaan akan lebih disesuaikan kebutuhan. “Sehingga value for money dari kelembagaan yang ada. Fokus utamanya adalah outcomenya,” kata Cheka.
Ia menekankan pentingnya fokus pada hasil nyata, bukan sekadar pelaksanaan kegiatan. Cheka memberi contoh dinas tenaga kerja yang seharusnya diukur berdasarkan jumlah orang yang berhasil memperoleh pekerjaan.
“Misalnya dinas tenaga kerja, tugas utamanya adalah membuat orang yang menganggur menjadi bekerja. Bukan malah melaksanakan rapat atau job fair," imbuhnya.
Cheka juga menilai otonomi daerah telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan manusia. Ia menyebut angka harapan hidup meningkat dari 66 tahun (2000) menjadi 72,26 tahun, sementara rata-rata lama sekolah naik dari 7 tahun menjadi 8,8 tahun.
Untuk mempercepat berbagai capaian itu, penataan kelembagaan dianggap penting. “Jadi dari pengalaman yang 25 tahun ini, kita harus punya daya ungkit yang lebih besar untuk ke depannya, harapannya begitu," tuturnya.
Ia menambahkan, pelayanan publik menjadi salah satu tujuan utama otonomi daerah, termasuk percepatan layanan dan kemudahan perizinan yang kini didukung mal pelayanan publik di berbagai daerah. “Soal perizinan kita juga getting better, Indonesia menempati peringkat 41 dari 185 negara," tuturnya.
Pada akhirnya, kata Cheka, masyarakat tidak mempermasalahkan jumlah OPD maupun tipe lembaganya. Yang terpenting adalah kesejahteraan dan kualitas layanan yang mereka rasakan.
“Terpenting bagi rakyat, kami bisa sejahtera, kami bisa punya daya saing, kami bisa mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik. Jadi masyakarat kepalanya bisa pintar, perutnya kenyang dan dompetnya penuh," katanya.
(Erha Aprili Ramadhoni)
