JAKARTA - Hubungan antara Pakistan dan Uni Emirat Arab (UEA) dilaporkan mengalami keretakan menyusul serangkaian langkah diplomatik dan strategis Islamabad yang bertentangan dengan kepentingan Abu Dhabi. Meski memiliki ikatan formal selama puluhan tahun dan berbagai kesamaan dari agama hingga budaya, kedua negara menunjukkan pendekatan berbeda dalam menghadapi tantangan regional.
UEA dikenal dengan fokus pada diversifikasi ekonomi, pragmatisme dalam kebijakan luar negeri, dan orientasi terhadap stabilitas regional. Sementara itu, Pakistan menghadapi berbagai tantangan domestik yang kadang memengaruhi konsistensi kebijakannya di tingkat internasional. Perbedaan ini telah menciptakan sejumlah kesalahpahaman dan ketegangan diplomatik antara kedua negara.
Inti dari ketegangan ini terletak pada keinginan Pakistan akan dukungan UEA terkait konflik wilayah Kashmir yang disengketakan dengan India. Seruan Islamabad agar UEA mengambil sikap tegas terhadap India terkait Kashmir ditanggapi dengan sikap diam dan kehati-hatian diplomatik oleh Abu Dhabi, yang menghargai hubungan ekonominya yang semakin erat dengan New Delhi serta khawatir akan membahayakan investasinya di negara tersebut.
Dilansir Al Arabiya Post, Kamis (4/12/2025), seruan publik Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif agar UEA memediasi perundingan damai Kashmir dianggap sebagai tuntutan yang tidak realistis, mengingat preferensi UEA yang jelas untuk menjaga hubungan seimbang dengan India dan Pakistan demi memajukan kepentingan regionalnya. Perbedaan prioritas ini menunjukkan kesalahan interpretasi Pakistan terhadap perhitungan diplomatik Emirat dan mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam mengelola hubungan luar negeri tanpa selaras dengan realitas pragmatis.
Selain itu, ada juga aspek ketergantungan ekonomi yang semakin membuat Pakistan dipandang sebagai mitra yang tidak dapat diandalkan oleh UEA.
Sekitar 1,8 juta warga Pakistan bekerja di UEA dan mengirimkan remitansi signifikan, mencapai lebih dari USD 6,7 miliar pada 2024. Sementara perdagangan bilateral juga mencerminkan keterlibatan substansial, dengan volume mencapai USD 10,9 miliar pada 2023–2024, selain perjanjian investasi untuk proyek infrastruktur dan energi senilai USD 3 miliar.
Namun, UEA menanggapi perselisihan politik dengan Islamabad dengan memperketat norma visa, mempersulit perpanjangan izin tinggal, dan menangguhkan sementara penerbitan visa baru bagi warga Pakistan. Langkah ini, selain berdampak pada hubungan antarpemerintah, juga merenggangkan hubungan antarmasyarakat kedua negara.
Perlakuan terhadap wisatawan Pakistan di Dubai menggambarkan bagaimana ketegangan politik telah merambah lingkungan sosial, menyebabkan insiden-insiden memalukan bagi Kementerian Luar Negeri Pakistan, yang terpaksa mengecilkan tingkat keparahannya untuk menghindari kerusakan lebih lanjut.
Keterlibatan militer dan strategis Pakistan dengan negara Teluk, meskipun signifikan, belum menghasilkan kemitraan teguh dengan UEA. Abu Dhabi memandang dan mengapresiasi kapabilitas militer Pakistan, tetapi menyeimbangkannya dengan cermat dalam postur strategis yang lebih luas, yang semakin selaras dengan pengaturan keamanan regional multipolar.
Kegagalan Pakistan untuk sepenuhnya terintegrasi ke dalam kerangka kerja keamanan ini berisiko menurunkan perannya menjadi lebih transaksional alih-alih mitra strategis yang tepercaya.
Kerenggangan hubungan Pakistan–UEA menggarisbawahi diplomasi Pakistan yang tidak konsisten, kekakuan ideologis, dan ketidakmampuannya beradaptasi dengan realitas strategis di kawasan Teluk. Meskipun kedua negara tetap terhubung melalui perdagangan, remitansi, dan ikatan budaya, ketidakandalan Pakistan tercermin dalam sikap konfrontatif terhadap isu-isu politik kontroversial serta kegagalannya mengakomodasi pendekatan pragmatis UEA. Di era ketika diplomasi Teluk menuntut konsistensi, pragmatisme, dan visi ekonomi, posisi Pakistan yang goyah dalam isu-isu regional utama semakin menandainya sebagai mitra yang tidak dapat diandalkan dan rentan dalam kalkulasi strategis UEA.
(Rahman Asmardika)