Kaleidoskop 2025: Reshuffle Kabinet Prabowo, Antara Konsolidasi Kekuasaan dan Tuntutan Kinerja
SEPANJANG 2025, isu reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu narasi politik yang paling konsisten mewarnai ruang publik. Reshuffle hadir sejak awal masa pemerintahan, mengiringi langkah-langkah konsolidasi kekuasaan, hingga menjelang akhir tahun ketika publik mulai menakar capaian nyata kabinet yang dibentuk dengan dukungan koalisi besar. Reshuffle tak lagi dipandang sekadar perombakan personalia, melainkan simbol arah dan watak kepemimpinan Prabowo di tahun pertamanya memimpin Indonesia.
Wacana perombakan kabinet muncul seiring meningkatnya ekspektasi publik terhadap pemerintahan baru. Janji percepatan pembangunan, penguatan ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, dan modernisasi pertahanan menjadi tolak ukur awal kinerja menteri.
Dalam perjalanan 2025, sejumlah kementerian menuai sorotan, baik karena dinilai belum bergerak cepat, maupun karena terseret dinamika politik internal. Di titik inilah reshuffle menjadi topik yang berulang: apakah Prabowo akan mengedepankan evaluasi kinerja secara tegas, atau memilih menjaga keseimbangan politik koalisi.
Tahun 2025 menjadi masa uji coba awal bagi para menteri dalam menerjemahkan visi presiden ke dalam kebijakan konkret. Setiap pernyataan Prabowo tentang disiplin, kerja cepat, dan loyalitas pada program nasional kerap ditafsirkan sebagai sinyal akan adanya evaluasi menyeluruh. Namun, di sisi lain, besarnya koalisi pendukung membuat setiap opsi reshuffle selalu beririsan dengan kalkulasi politik.
Sepanjang tahun, reshuffle kabinet juga menjadi cermin relasi Prabowo dengan partai-partai koalisi. Sebagai pemimpin dengan latar belakang militer dan gaya kepemimpinan yang dikenal tegas, Prabowo dihadapkan pada tantangan menjaga otoritas presiden tanpa mengabaikan stabilitas politik. Setiap isu pergantian menteri dibaca sebagai sinyal: seberapa jauh presiden siap “mengorbankan” kepentingan politik demi efektivitas pemerintahan, dan seberapa kuat posisi presiden dalam menentukan arah kabinetnya sendiri.
Bagi publik, reshuffle kabinet Prabowo di 2025 bukan semata soal siapa yang masuk dan keluar, tetapi soal pesan yang dibawa. Perombakan kabinet diharapkan menegaskan bahwa kinerja menjadi ukuran utama, bukan sekadar afiliasi politik. Harapan ini menguat seiring meningkatnya kesadaran publik bahwa tahun-tahun awal pemerintahan akan sangat menentukan arah lima tahun ke depan. Reshuffle, dalam konteks ini, menjadi instrumen untuk mengoreksi arah sebelum terlambat.
Reshuffle kabinet menjadi simbol negosiasi antara idealisme kepemimpinan dan realitas politik, antara janji perubahan dan kebutuhan menjaga stabilitas. Apakah reshuffle telah menjadi alat efektif untuk memperkuat kinerja kabinet, atau justru mencerminkan kehati-hatian politik yang berlebihan, akan terus diuji di tahun-tahun berikutnya. Yang jelas, tahun 2025 telah menempatkan reshuffle kabinet sebagai salah satu penanda utama bagaimana Prabowo mengelola kekuasaan, ekspektasi publik, dan tantangan pemerintahan di awal masa jabatannya.
Prabowo: Tiga Kali Bandel, Saya Reshuffle, Tak Ada Ampun untuk Koruptor!
Presiden Prabowo Subianto mewanti-wanti anggota Kabinet Merah Putih untuk bekerja dengan benar. Ia bahkan tidak segan-segan melakukan reshuffle jika peringatan yang diberikan tidak diindahkan.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri sidang senat pengukuhan mahasiswa baru sekaligus wisuda sarjana di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Bandung, Jawa Barat, Sabtu 18 Oktober 2025.
Awalnya, Prabowo menyinggung soal pengembalian anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang tidak terserap. Ia menyoroti sikap pejabat yang menolak menjalankan proyek tanpa dasar yang kuat.
“Kalau ada pemimpin-pemimpin seperti Profesor Dadan ini, yang tidak mau akal-akalan. Beliau bisa saja, sudah ada anggarannya, beliau panggil timnya, panggil anak buahnya, ‘Ayo bikin, bikin proyek, bikin proyek.’ Tapi tidak. Beliau punya tanggung jawab pada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” ucap Prabowo.
Prabowo pun menyampaikan apresiasinya kepada jajaran kabinet yang bekerja sungguh-sungguh dan jujur. Namun, ia menegaskan akan menindak tegas mereka yang masih membandel.
“Satu kali peringatan masih nakal, masih nggak mau dengar, dua kali peringatan. Tiga kali, apa boleh buat, reshuffle. Harus diganti. Karena demi negara, bangsa, dan rakyat, tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan itu rakyat Indonesia,” ujarnya.
Prabowo: Dibenci Maling Tak Masalah, Demi Rakyat
Presiden Prabowo menegaskan, tidak takut menghadapi tekanan atau ancaman dari pihak-pihak yang terganggu oleh langkah pemberantasan korupsi.
“Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan: ‘Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak, mereka bisa bayar demo.’ Nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya. Saya tidak ragu-ragu,” tegasnya.
“Saya tidak ragu-ragu. Saya akan hadapi. Kalau koruptor-koruptor, maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya. Saya percaya itu,” ujar Prabowo.
Prabowo seringkali mengingatkan jajarannya berbenah untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Menurutnya, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Sehingga, seluruh jajarannya diharapkan bisa bekerja dengan benar.
Prabowo sekali lagi menegaskan, bahwa seluruh jajarannya harus berkerja demi kepentingan rakyat. Ia pun mengancam akan mencopot menterinya jika tak bekerja untuk rakyat.
Reshuffle Kabinet Merah Putih
Reshuffle Pertama
Prabowo melakukan reshuffle kabinet pertama pada 19 Februari 2025. Dalam perombakan awal pemerintahannya itu, Prabowo mengganti Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Soemantri Brodjonegoro dengan Brian Yuliarto, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Institut Teknologi Bandung (ITB). Pergantian ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kinerja sektor pendidikan nasional.
Sebelumnya, Soemantri Brodjonegoro sempat menghadapi gelombang protes dari ratusan pegawai kementeriannya pada pertengahan Januari 2025. Dinamika internal tersebut berujung pada pencopotan Soemantri, yang kemudian digantikan oleh Brian Yuliarto untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2024–2029. Pelantikan Brian Yuliarto digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 19 Februari 2025.
Reshuffle Kedua
Reshuffle kabinet kedua dilakukan pada 8 September 2025. Dalam perombakan ini, Prabowo melakukan perubahan signifikan dengan menggeser posisi Menteri Keuangan dan menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai penggantinya.
Selain pergantian di pos strategis keuangan negara, Prabowo juga membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Pembentukan kementerian baru ini ditujukan untuk memperbaiki tata kelola serta meningkatkan kualitas pelayanan bagi umat Islam Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji dan umrah ke Mekkah, Arab Saudi.
Berikut daftar pejabat yang dilantik dalam reshuffle kabinet jilid II:
1. Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa
2. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Kepala BP2MI): Mukhtarudin
3. Menteri Koperasi: Ferry Joko Juliantono
3. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf
4. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak
Reshuffle Jilid III
Reshuffle jilid ketiga dilakukan pada 19 Juli 2025. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo melantik total 11 pejabat, yang terdiri dari menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta.
Salah satu perubahan utama adalah pengangkatan Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), mengisi posisi yang sebelumnya dijabat oleh Budi Gunawan. Selain itu, Erick Thohir yang sebelumnya menjabat Menteri BUMN digeser ke posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Daftar lengkap pejabat yang terkena reshuffle jilid III sebagai berikut:
1. Djamari Chaniago – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Erick Thohir – Menteri Pemuda dan Olahraga
3. Afriansyah Noor – Wakil Menteri Ketenagakerjaan
4. Rohmat Marzuki – Wakil Menteri Kehutanan
5. Faridah Faricha – Wakil Menteri Koperasi
6. Angga Raka Prabowo – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah
7. Muhammad Qodari – Kepala Staf Kepresidenan
8. Ahmad Dhafiri – Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian
9. Nani Sudariati Deyang – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
10. Sonny Sanjaya – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
11. Sarah Sadiqah – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Reshuffle Prabowo Ujian Memulihkan Kepercayaan Rakyat
Founder dan sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan publik. Menurutnya, Prabowo dihadapkan pada tantangan besar untuk mengubah situasi ketidakpercayaan masyarakat menjadi kepercayaan yang kokoh.
“Pak Prabowo mau tidak mau harus memulihkan kepercayaan publik, dari distrust membangun trust building. Dan itu tidak mudah,” ujar Pangi, Selasa 9 September 2025.
Pangi menilai, upaya memulihkan kepercayaan dan mengambil hati rakyat menuntut keberanian Presiden Prabowo untuk melakukan langkah tegas, salah satunya dengan mencopot menteri-menteri yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan publik. Ia menyoroti masih adanya menteri yang kebijakan maupun pernyataannya jauh dari aspirasi rakyat.
“Jangankan membela rakyat, kebijakannya, statement-nya saja kadang kurang sekali, kering sekali bicara tentang rakyat,” katanya.
Ia menambahkan, pemilihan menteri tidak bisa semata-mata berpegang pada prinsip the right man on the right place atau konsep zaken cabinet. Menurut Pangi, faktor integritas justru menjadi penilaian utama dalam menentukan siapa yang layak dipertahankan atau dicopot dari kabinet.
“Kalau menteri itu tidak berintegritas, di situlah persoalannya. Saya melihat menteri-menteri yang dicopot itu ada indikasi Presiden Prabowo menilai dari KPI integritas,” ujarnya.
Pangi menegaskan, kecerdasan bukan satu-satunya tolok ukur dalam memilih menteri. Yang jauh lebih penting, kata dia, adalah kemampuan bekerja secara kolektif dalam tim yang solid, didukung oleh tenaga ahli, staf ahli, serta tim riset yang kuat. Seluruh kinerja tersebut, lanjutnya, harus diukur melalui Key Performance Indicator (KPI) yang jelas dan terukur.
(Awaludin)
