Soal Prajurit TNI di Sidang Nadiem Makarim, Ini Penjelasan Kejagung
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) buka suara terkait pelibatan anggota TNI, dalam pengamanan sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim.
Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Riono Budisantoso mengatakan, pelibatan unsur TNI dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan penilaian risiko.
"Yang saya tahu, pengamanan dari TNI sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Berdasarkan penilaian risiko, terdapat kebutuhan untuk itu," kata Riono, Selasa (6/1/2026).
Ia menjelaskan, pengamanan dengan melibatkan TNI dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan Kejaksaan, khususnya di lingkungan Bidang Tindak Pidana Khusus, sepanjang dinilai perlu.
"Pengamanan dengan melibatkan anggota TNI dilakukan untuk berbagai kegiatan Kejaksaan, dalam hal ini Bidang Pidsus Kejagung, sepanjang dinilai perlu," ujarnya.
Riono menambahkan, pelibatan TNI tidak hanya terbatas pada kegiatan persidangan, tetapi juga mencakup kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.
"Bukan hanya persidangan, tetapi juga kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan," jelasnya.
Sebelumnya, tiga anggota TNI turut hadir dalam persidangan pembacaan eksepsi terdakwa Nadiem Makarim dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (5/1/2026). Kehadiran anggota TNI tersebut menjadi sorotan Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah.
Pantauan di lokasi, momen itu terjadi saat kuasa hukum Nadiem, Dodi Abdul Kadir, tengah membacakan eksepsi. Ketika kuasa hukum lainnya, Ari Yusuf Amir, hendak melanjutkan pembacaan, majelis hakim langsung menyela.
Purwanto tampak menegur tiga anggota TNI berpangkat Prajurit Dua (Prada) dan Kopral Dua (Kopda) yang berdiri tepat di hadapan majelis hakim. Ketiganya terlihat berada di bagian depan kursi pengunjung sidang.
“Sebelum dilanjutkan, ini rekan TNI dari mana ya? Mungkin bisa mengambil posisi lain, jangan berdiri di situ karena mengganggu kamera,” ujar Purwanto.
Hakim kemudian meminta ketiganya untuk menyesuaikan posisi atau mundur ke bagian belakang ruang sidang. Menurut Purwanto, para anggota TNI tersebut dapat kembali maju saat persidangan diskors.
“Bisa menyesuaikan, bisa mundur. Nanti pada saat sidang ditutup baru maju, karena terganggu juga yang di belakang. Bisa menyesuaikan ya,” ucapnya.
Meski telah mundur beberapa langkah, hakim kembali meminta ketiganya untuk lebih menjauh agar tidak menghalangi pandangan dan aktivitas media.
“Bisa lebih mundur lagi, Pak. Nanti pada saat sidang ditutup mau masuk silakan, biar tidak terganggu rekan-rekan media,” sambung Purwanto.
(Awaludin)
