“Setiap kali pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), kami selalu terpaksa menumpang di SD Negeri 1 Tanjung Sakti Pumi karena di sekolah kami tidak ada sinyal. Kami tidak bisa menggunakan chromebook ini secara maksimal,” kata Intanmi.
Chromebook, yang secara sistem operasi sangat bergantung pada koneksi internet (cloud-based), menjadi tidak berguna di wilayah blank spot. Pengadaan ini dinilai terlalu dipaksakan tanpa mempertimbangkan disparitas infrastruktur digital antarwilayah di Indonesia.
Tak hanya masalah fungsionalitas, program ini juga terus dibayangi persoalan hukum. Sebagaimana diketahui, pengadaan chromebook di sejumlah daerah telah masuk ke ranah pidana korupsi.
Dengan realitas tersebut, kebijakan ini dinilai terlalu Jakarta-sentris serta kurang peka terhadap kondisi di lapangan. Sebab, tanpa pemerataan jaringan internet dan pelatihan teknis bagi guru, bantuan perangkat digital bernilai fantastis ini justru berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara.
(Arief Setyadi )