Berkaca Tragedi Anak di NTT, Wakapolri Minta Bantuan Pemerintah Dikawal Ketat
JAKARTA – Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo meminta jajaran kepolisian untuk mengawal distribusi berbagai program bantuan pemerintah, agar benar-benar tepat sasaran dan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Permintaan tersebut disampaikan Dedi berkaca dari peristiwa tragis yang terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana seorang anak diduga mengakhiri hidupnya akibat tekanan ekonomi keluarga dan ketidakmampuan membeli alat tulis sekolah.
Dedi menegaskan, ke depan diharapkan tidak ada lagi peristiwa serupa yang terulang. Oleh karena itu, Polri harus turut berperan aktif membantu mengawal dan memastikan pelaksanaan program-program pemerintah di lapangan.
“Peristiwa ini menjadi pengingat agar negara hadir lebih cepat dan lebih nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Dedi, Jumat (6/2/2026).
Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi momentum untuk mengoptimalkan berbagai program kesejahteraan yang telah disiapkan pemerintah agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.
Ia menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia telah menyiapkan skema APBN 2026 yang komprehensif untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui berbagai program bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi.
“Pemerintah sudah punya program dan menyiapkan anggaran, serta kita memiliki semangat gotong royong. Yang harus kita pastikan adalah implementasinya benar-benar menyentuh keluarga-keluarga yang membutuhkan,” ujar Dedi.
Dedi juga menyampaikan optimisme bahwa melalui kerja bersama dan pengawalan yang kuat, target nasional menuju nol persen kemiskinan ekstrem dapat diwujudkan.
“Arah kebijakan Presiden yang tertuang dalam APBN 2026 sangat relevan untuk disosialisasikan melalui Polri, karena telah menyiapkan program yang sangat lengkap guna membantu masyarakat terhindar dari kemiskinan ekstrem. Tugas Polri adalah memastikan seluruh kebijakan tersebut benar-benar sampai kepada rakyat, tepat sasaran, dan berjalan efektif di lapangan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Dedi menginstruksikan para Kapolres agar bersinergi dengan pemerintah daerah untuk lebih sering turun langsung ke lapangan.
“Saya instruksikan kepada para Kapolres bersama pemerintah daerah agar lebih banyak melihat kondisi objektif di lapangan. Lakukan pendataan keluarga miskin ekstrem secara langsung, bantu verifikasi data, dan dampingi masyarakat agar bisa mengakses seluruh program bantuan pemerintah. Polri harus menjadi jembatan kehadiran negara. Jangan sampai ada warga yang berhak menerima bantuan tetapi tidak mengetahui caranya atau kesulitan mengaksesnya,” papar Dedi.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, BPS, serta kementerian dan lembaga terkait agar setiap rupiah APBN benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami yakin, dengan kerja keras, kepedulian, dan gotong royong, kemiskinan ekstrem bisa kita atasi bersama. Polri berkomitmen penuh mendukung kebijakan Presiden dan memastikan negara hadir untuk rakyatnya. Tragedi di NTT tidak boleh terulang, dan Polri akan berada di garis depan untuk memastikan hal itu,” tutup Dedi.
(Awaludin)
