Pemulihan Aceh Pascabencana Dikebut dengan Skema Cash for Work
JAKARTA – Usai perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 H, pemulihan di Aceh tetap berjalan intensif. Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon) terus mendorong berbagai pekerjaan fisik di lapangan, termasuk melalui program pembersihan lingkungan dengan skema Padat Karya Tunai atau Cash for Work.
Kegiatan ini bagian dari komitmen berkelanjutan untuk memastikan seluruh wilayah terdampak bencana di Aceh kembali pulih dengan standar yang lebih baik (build back better). Pada tahap awal yang berlangsung di akhir Maret ini, kegiatan difokuskan di dua wilayah terdampak, yaitu Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Tamiang. Ratusan personel gabungan bersama masyarakat setempat turut dilibatkan dalam pelaksanaannya.
Sebanyak 375 orang terlibat dalam tahap pertama di Kabupaten Pidie Jaya. Mereka berasal dari unsur Satpol PP, Linmas, Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar), serta warga. Kegiatan pembersihan dipusatkan di Gampong Meunasah Lhok (Kecamatan Meureudu) dan Gampong Meunasah Raya (Kecamatan Meurah Dua) yang berlangsung dari 28 Maret hingga 4 April 2026.
Sedangkan di Kabupaten Aceh Tamiang, sekitar 400 warga telah lebih dulu melaksanakan kegiatan serupa sejak 27 Maret hingga 2 April 2026. Program ini tidak hanya difokuskan pada pemulihan kondisi lingkungan, tetapi juga menjadi salah satu cara untuk memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat.
Kepala Posko Wilayah Aceh yang juga Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA, mengungkapkan pemulihan skema Cash for Work bertujuan agar masyarakat merasakan manfaat ganda dari proses pembangunan kembali.
“Kami ingin memastikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi rumah tangga masyarakat. Melalui Cash for Work, warga terlibat langsung dalam pemulihan wilayahnya sekaligus mendapatkan penghasilan instan untuk membantu kebutuhan mereka pasca lebaran," ujar Safrizal ZA, dikutip Sabtu (28/3/2026).
Eks Pj Gubernur Aceh itu menegaskan pentingnya kecepatan dan ketepatan distribusi hak para pekerja. Ia pun memastikan warga yang terlibat akan menerima uang lelah Rp120.000 dan uang makan Rp45.000 per hari.
“Prinsip kita adalah transparansi dan efektivitas. Dana ini disalurkan langsung secara tunai kepada masing-masing pekerja di lapangan. Kita ingin semangat gotong-royong ini tetap terjaga, namun hak ekonomi masyarakat tetap menjadi prioritas utama untuk segera dicairkan," ujarnya.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
