RW Kumuh di Jakarta Turun, DPRD: Jangan Sampai Hanya Sebatas Percantik Visual
JAKARTA — Jumlah RW kumuh di Jakarta tercatat mengalami penurunan cukup tajam. Hingga Mei 2026, angkanya berkurang 52,58 persen, dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik, meski kawasan kumuh masih banyak ditemukan di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
Menurut Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboebakar Alhabsyi, penurunan angka tidak boleh membuat pemerintah berhenti pada keberhasilan administratif semata. Kendati dirinya tetap mengapresiasi penurunan jumlah RW kumuh di Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta diharapkan memperkuat sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya. Sehingga penataan kawasan berjalan lebih partisipatif dan berkelanjutan seiring transformasi Jakarta menuju kota global.
“Penurunan jumlah RW kumuh tentu menjadi progres positif, tetapi pekerjaan sesungguhnya adalah memastikan kualitas hidup masyarakat benar-benar berubah dan berkelanjutan,” kata Nabilah dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).
Legislator PKS itu menilai penataan kawasan tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan satu arah dari pemerintah atau top down. Menurutnya, diperlukan kolaborasi yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat melalui pendekatan Community Action Planning sejak tahap awal perencanaan.
Keterlibatan warga sangat penting agar program tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan yang sudah dibenahi.
“Kalau masyarakat dilibatkan sejak awal, maka rasa kepemilikannya akan tumbuh. Fasilitas yang sudah dibangun pun bisa dijaga dan dipelihara secara mandiri oleh warga,” tuturnya.
