Pihaknya juga menyoroti engineering informasi atau rekayasa opini publik untuk menutupi fakta kegagalan digitalisasi di lapangan. Kemendikbudristek, menurutnya, mengadopsi gaya manajemen perusahaan rintisan atau startup, di mana kualitas substansi nomor dua, sementara yang terpenting adalah branding.
Misalnya, program sistematis bertajuk "Guru Content Creator". Iman mengungkapkan, pemerintah daerah melalui Balai Guru Penggerak (BGP) menyaring guru-guru yang memiliki pengikut (followers) banyak di media sosial, lalu mengundang mereka ke Jakarta. Tujuannya untuk dilatih membuat konten, berjoget bukan meningkatkan kompetensi mengajar. Bahkan, mereka dilatih menyebarkan narasi seragam bahwa kurikulum baru dan digitalisasi chromebook berjalan mulus.
Kemudian, adanya Platform Merdeka Mengajar (PMM), yang menurut riset independen P2G bersama LBH Jakarta dan survei di Jawa Barat terhadap ribuan guru, didapati lebih dari 80% tenaga pendidik menyatakan tumpukan aplikasi digital kementerian tidak membuat mereka inovatif. Aplikasi tersebut justru dianggap menyita waktu yang seharusnya digunakan untuk mendampingi siswa belajar.
"Jomplang dan ironis sekali. Di satu sisi, kementerian menunjuk figur publik papan atas sebagai juru bicara pendidikan di Bali, berbicara santai di pinggir pantai dengan pemandangan mewah, mengklaim Indonesia siap untuk digitalisasi global. Di sisi lain, pada waktu yang sama, kami menerima jeritan guru-guru dari Tolikara, Papua, yang harus naik ojek membayar 500 ribu rupiah menyeberang pulau hanya untuk mencari sinyal demi mengisi puluhan aplikasi kementerian. Jika mereka tidak mengisi, rapor sekolah mereka taruhannya," tuturnya.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.