Dasar hukum dewan tersebut tetap tidak jelas. Anggota parlemen AS telah mendesak pemerintahan Trump untuk memberikan jawaban tentang status dan operasinya, termasuk apakah dewan tersebut memenuhi syarat sebagai organisasi internasional yang berhak menerima dana AS.
Ketidakpastian ini juga telah membuat para calon kontraktor khawatir. Salah satu calon kontraktor yang dilaporkan oleh FT bertanya: “Siapa yang bertanggung jawab atas Gaza? Hukum apa yang berlaku di Gaza?” Pihak lain yang terlibat dalam perencanaan mempertanyakan apa yang terjadi ketika peran dewan sebagai “administrasi transisi” berakhir.
(Rahman Asmardika)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.