Menhut Pegang 'Kunci' dalam Perdagangan Karbon
"Pilihan kebijakan pemerintah Indonesia dalam memberikan kebebasan bagi pemilik dan pengembang proyek karbon untuk menggunakan sistem registri internasional (seperti Verra, Gold, Standar, Plan Vivo, dan lainnya) maupun sistem registri nasional (SRN-PPI) adalah pilihan yang baik," ujarnya.
Hadi mengungkap, peluncuran SRUK pada 9 Juli 2026 memiliki fungsi penting untuk memantau perjalanan unit karbon mulai dari proses pendaftaran, verifikasi, hingga penetapan sebagai kredit karbon. Sistem tersebut juga diperlukan untuk mencegah penghitungan dan pencatatan ganda serta menghubungkan perdagangan karbon dengan bursa karbon Indonesia (IDX Carbon).
"Peluncuran SRUK yang dilaksanakan pada 9 Juli 2026 sebenarnya adalah untuk memantau berapa estimasi unit karbon ketika didaftarkan dalam sistem registri, setelah verifikasi, dan pada akhirnya diakui/ditetapkan," tuturnya.
Namun, Hadi mengingatkan agar keberadaan SRUK tidak menambah panjang proses administrasi bagi pelaku usaha karbon. Ia mendorong agar pengelolaan sistem tersebut dilakukan secara profesional dan independen untuk meningkatkan kepercayaan investor serta memperkuat tata kelola perdagangan karbon Indonesia.
"Kami memberi perhatian khusus terhadap SRUK ini setidaknya pada dua hal, jangan sampai memperpanjang rantai birokrasi, sehingga semakin rumit dan menyulitkan pemilik dan pengembang proyek karbon; pengelolaan SRUK akan lebih profesional kalau dikelola oleh sebuah badan independen, tidak berada di bawah struktur birokrasi kementerian tertentu. Kami mengusulkan Badan Otoritas Nilai Ekonomi Karbon yang melekat dengan OJK dan Bursa Karbon," ujarnya.
