Dia menambahkan, setiap alokasi APBD harus diarahkan pada sektor-sektor yang menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan jalan dan jembatan, layanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih, penguatan sektor pertanian, pemberdayaan UMKM, pengentasan kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja.
Ramadhan juga meminta evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hanya berfokus pada tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga pada kualitas pelayanan serta manfaat yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan APBD harus tetap berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan integritas agar kepercayaan publik terhadap pemerintah terus terjaga.
Selain itu, dia menilai pemerataan pembangunan juga harus menjadi perhatian mengingat luasnya wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Infrastruktur di kecamatan dan desa, terutama jalan dan jembatan, perlu diprioritaskan berdasarkan tingkat kerusakan, kebutuhan masyarakat, serta aspek keselamatan.
"Pembangunan jangan hanya di pusat. Kecamatan dan desa terpencil harus mendapat porsi pembangunan yang proporsional. Proyek juga harus berkualitas, bukan hanya selesai secara administratif," tandasnya.
(Fahmi Firdaus )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.