Mendagri: ASN Daerah Terdampak Erupsi Anak Krakatau Bisa WFH hingga 100%
JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan aparatur sipil negara (ASN) di daerah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau dapat menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) hingga 100%.
Tito mengatakan pemerintah pusat terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah di sejumlah wilayah terdampak, mulai dari Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Sumatera Selatan.
“Jadi, kami selalu melakukan komunikasi tingkat provinsi dulu ya, untuk Provinsi Banten, kemudian Provinsi Lampung, kemudian Provinsi Jawa Barat, DKI, dan Provinsi Sumatera Selatan,” kata Tito saat konferensi pers, Minggu (6/9/2026).
Menurut Tito, pemerintah daerah, khususnya di tingkat kabupaten/kota, dapat mengambil langkah penyesuaian apabila kondisi akibat erupsi berpotensi membahayakan kesehatan dan keamanan.
“Kemarin Jawa Barat sudah mengeluarkan imbauan kepada pemerintah kabupaten/kota masing-masing. Ini sektornya terutama adalah di tingkat kabupaten/kota, ya. Kalau memang ada potensi yang akan berpengaruh berbahaya untuk kesehatan, untuk keamanan, maka sektor layanan publik, termasuk juga kegiatan masyarakat, termasuk juga proses belajar mengajar dapat dilakukan respons, misalnya mengalihkan atau untuk mengurangi dampak kesehatan maupun dampak keamanannya,” ujarnya.
Tito menjelaskan, penyesuaian juga dapat dilakukan terhadap sistem transportasi maupun layanan publik lainnya jika situasi dinilai sudah masuk kondisi darurat.
“Termasuk, misalnya, sistem transportasi, jalan, dan lain-lain kalau itu dianggap situasinya emergency atau darurat. Termasuk juga kalau suatu pemerintah kabupaten/kota melihat bahwa aspek kesehatan dan aspek keamanan di daerah itu bagi masyarakat, termasuk bagi ASN, Aparatur Sipil Negara, bisa terganggu, maka dapat dilakukan work from home. Bisa dilakukan sebagian seperti yang sering kita lakukan, misalnya 50%, terutama sektor-sektor yang sangat esensial tentunya tetap harus beroperasi,” jelasnya.
Meski demikian, Tito menegaskan tidak semua ASN dapat bekerja dari rumah. Sejumlah sektor esensial tetap harus berjalan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Seperti sektor kesehatan, ASN yang di bidang kesehatan, kemudian pemadam kebakaran, kemudian yang menangani masalah kelistrikan, misalnya, ini tetap harus bisa berjalan, ada hal yang harus tetap dilakukan. Tapi ada yang mungkin itu bila dianggap rawan untuk kesehatan dan keamanan, dan itu bisa dilakukan tanpa terlalu banyak berpengaruh terhadap layanan publik masyarakat, dilakukan dengan working from home, misalnya sampai ke 75% atau 100% kalau memang itu dianggap perlu, maka dapat dilakukan oleh kepala daerah masing-masing,” katanya.
Tito mengatakan keputusan mengenai persentase WFH diserahkan kepada kepala daerah dengan mempertimbangkan kondisi di masing-masing wilayah.
Pemerintah, lanjut dia, juga terus memantau perkembangan erupsi melalui sejumlah lembaga terkait. Informasi dari BMKG, BNPB, BPBD, hingga Kementerian ESDM melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menjadi rujukan dalam menentukan langkah.
“Tapi, sekali lagi, kita semua tetap mengikuti dengan sangat intens karena ada hal-hal yang kadang-kadang kita tidak bisa duga, terutama dari sumber resmi. Satu adalah dari BMKG, kita melakukan kontak terus, dan pemerintah daerah juga kita minta terus melakukan kontak komunikasi dengan BMKG,” katanya.
“Kemudian juga dengan BNPB dan BPBD, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana tingkat daerah, serta satu lagi institusi penting adalah dari Kementerian ESDM, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi yang khusus menangani dan mengamati seluruh pergerakan vulkanik atau gunung berapi dan geologi, namanya PVMBG,” tambah Tito.
Dia menekankan komunikasi dengan lembaga-lembaga tersebut penting untuk menentukan tingkat risiko erupsi terhadap masyarakat maupun aktivitas pemerintahan.
“Nah, ini harus kita melakukan komunikasi terus-menerus dengan, sekali lagi, tujuannya untuk mengetahui seberapa berbahaya atau seberapa rawan terhadap kesehatan masyarakat dan keamanan masyarakat di berbagai sektor, termasuk sektor administrasi pemerintahan,” pungkasnya.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
