Pengelolaan Perbatasan Indonesia Disiapkan Lebih Terintegrasi hingga 2045
Menurut Nurdin, pengelolaan perbatasan juga perlu mengikuti perkembangan pendekatan global. Pengelolaan perbatasan tidak lagi hanya berfokus pada penetapan garis batas dan aspek keamanan, tetapi berkembang menjadi pengelolaan terintegrasi yang menjadikan kawasan perbatasan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan.
Di Indonesia, pendekatan tersebut antara lain diwujudkan melalui pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Negara (PPGN).
“Karena berfungsi sebagai pintu gerbang, maka ia harus terhubung dengan pusat-pusat produksi, pusat-pusat layanan, dan sebagainya. Sehingga nanti akan terbentuk koridor ekonomi kawasan perbatasan,” jelas Nurdin.
Sementara itu, Koordinator Tim Kerja Sama dan Kemitraan pada Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN Adi Suhendra menilai desain besar transformasi perlu diperkuat dengan data dan bukti empiris.
Menurutnya, dokumen tersebut perlu memuat kondisi batas negara, konektivitas, tata ruang, pelayanan dasar, kelembagaan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Grand Design harus memuat tiga hal utama, yaitu Border as Resources, Trade Facilitation, dan Cross Border Governance,” kata Adi.
