Karhutla Belum Jadi Bencana Nasional, Menko Dudung: Kita Mampu Tangani
JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengatakan, pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Menurut dia, pemerintah masih mampu menangani kebakaran tersebut.
“Belum, masih mampu kita menangani,” kata Dudung usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Dudung menjelaskan, Prabowo menargetkan penanganan karhutla dapat diselesaikan secepat mungkin. Presiden Prabowo, kata Dudung, memberikan perhatian besar terhadap persoalan tersebut.
Dalam rapat terbatas, pemerintah memprioritaskan penanganan karhutla di enam provinsi. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian khusus adalah kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, yang menjadi habitat satwa liar dan perlu dilindungi.
“Dari Bapak Presiden ada laporan dari Kepala BNPB itu ada enam provinsi yang menjadi konsentrasi dan dua provinsi seperti Kalimantan Tengah dengan Sumatera Selatan. Kemudian, ada lagi yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Puting atau sekitar Taman Nasional karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ,” imbuh Dudung.
Dudung mengungkapkan, pemadaman karhutla dilakukan melalui operasi udara dan darat. Namun, operasi udara menghadapi kendala akibat kepulan asap yang terlalu tebal sehingga menyulitkan helikopter menjangkau titik-titik kebakaran.
“Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat. Karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal,” katanya.
Ia menjelaskan, operasi darat tetap dilakukan meskipun sejumlah lokasi kebakaran sulit dijangkau. Kondisi geografis dan keberadaan satwa liar di kawasan tertentu juga menjadi tantangan bagi petugas di lapangan.
Dudung mencontohkan, kondisi di Kalimantan Tengah, khususnya kawasan yang menjadi habitat satwa liar. Karena itu, penanganan kebakaran di wilayah tersebut perlu mempertimbangkan keselamatan petugas sekaligus perlindungan ekosistem.
“Operasi daratnya begini, operasi darat itu, ya pemadaman dari darat artinya kan banyak daerah-daerah yang sulit terjangkau. Tadi laporan dari Pangdam di Kalimantan Tengah, karena di situ ada satwanya, kemudian juga ya itu ada buaya, masih ada harimau, jadi itu sulit ya untuk dilakukan,” ungkap Dudung.
Dudung menegaskan, Presiden mengapresiasi seluruh personel yang terlibat dalam penanganan karhutla, mulai dari prajurit TNI dan Polri hingga unsur lainnya. Pemerintah juga mengupayakan penanganan secara maksimal agar kebakaran dapat segera dikendalikan. Selain itu, Presiden meminta pemerintah daerah menggencarkan kampanye pencegahan karhutla.
“Beliau juga menyampaikan untuk kampanye yang masih tentang pencegahan karhutla ini. Sehingga tadi juga dihadiri oleh para gubernur di 6 daerah, kemudian Pangdam, Kapolda, BMKG dan BNPB,” tuturnya.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
