KDM juga meminta penataan mencakup permukiman, ruang publik, sungai, trotoar, serta kawasan perbatasan, dengan tetap menjaga ruang terbuka dan lahan pertanian. “Harus ada ruang sawahnya tetap, ruang kalinya harus ada, rawanya tetap harus ada. Semua harus tertata,” tegasnya.
Untuk mendukung pelaksanaan program, KDM meminta Asep memimpin birokrasi secara tegas dan memastikan pengadaan barang dan jasa berjalan transparan serta berdasarkan profesionalitas, tanpa intervensi dalam penentuan pemenang proyek.
“Lakukan seluruh pekerjaan, lelang secara terbuka. Yang menangnya adalah profesional. Bupati enggak boleh dititip-titip siapa yang akan menang. Terserah siapa yang terbaik,” tuturnya.
Selain itu, pejabat daerah diminta KDM untuk turun langsung memantau pelayanan dan kondisi masyarakat, bukan hanya bekerja dari kantor.
“Saya minta Bapak-Bapak jangan jadi bupati kantoran. Harus jadi bupati trotoar, bupati sawah, bupati kebun, bupati pabrik. Muter tiap hari, pulang ke rumah jam 10, tidur, besok berangkat lagi,” katanya.