Gandeng TNI, Jalan Perbatasan Negara di Kaltara Hampir 1.000 Kilometer Segera Dibangun
JAKARTA – Pemerintah mematangkan persiapan survei lapangan untuk memetakan kondisi eksisting empat ruas rencana pembangunan jalan akses perbatasan negara di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dengan total panjang 994,89 kilometer.
Langkah ini merupakan tindak lanjut kunjungan Kepala BNPPDT Jenderal Maruli Simanjuntak ke kawasan perbatasan Kaltara untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur dan menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kondisi di lapangan.
Empat ruas yang menjadi sasaran pemetaan meliputi Jalan Akses Perbatasan I Malinau–Long Midang sepanjang 204,23 kilometer, Jalan Akses Perbatasan II Mansalong–Tau Lumbis sepanjang 156,13 kilometer.
Selanjutnya jalan akses menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang sepanjang 19,50 kilometer, serta jalan paralel perbatasan Malinau–Long Boh sepanjang 615,03 kilometer.
“Pembentukan tim survei menjadi langkah awal untuk meninjau lokasi prioritas pembangunan,”ujar Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Edi Nurhabad di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, dikutip, Kamis (29/10/2026).
“Penentuan lokasi perlu mengakomodasi usulan kebutuhan dari daerah agar perencanaan pemerintah pusat selaras dengan kondisi dan kebutuhan di kawasan perbatasan,” lanjutnya.
Edi menegaskan, bahwa hasil survei lapangan selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan, dengan kondisi geografis serta aksesibilitas wilayah perbatasan.
“Setelah pemetaan awal selesai, kita sempurnakan melalui rapat bersama kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan,” terangnya.
Menurut Edi, persiapan survei lapangan juga perlu dilakukan sejak dini, termasuk untuk memperhitungkan kebutuhan logistik, pemilihan moda transportasi, dan strategi mobilisasi sesuai kondisi medan. Ia berharap mobilisasi awal tim dapat dilaksanakan pada Desember 2026 dengan mempertimbangkan kesiapan anggaran.
Sementara untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat, BNPPDT akan mengoordinasikan dukungan sarana transportasi dengan TNI, termasuk kemungkinan penggunaan transportasi udara dan armada lainnya sesuai kebutuhan di lapangan.
