Rekam Jejak Jenderal Listyo Sigit, dari Kapolri Terlama Jadi Tersangka Penyadapan Presiden
Kariernya semakin menanjak ketika ia dipercaya menjadi Kadiv Propam. Selang satu tahun kemudian, Listyo diangkat menjadi Kabareskrim per Desember 2019. Berbagai kasus besar pernah ditangani saat dirinya menjadi Kabareskrim Polri. Di antaranya penangkapan buron penyiram air keras pada Novel Baswedan, Maria Lumowa, dan Djoko Tjandra.
Kendati ada sejumlah kejanggalan dalam kasus Novel Baswedan dan Djoko Tjandra ketika sejumlah perwira aktif Polri ikut menjadi tersangka dalam aksi kriminal tersebut. Kasus besar yang juga jadi sorotan publik yakni, kasus Habib Rizieq terkait kerumunan di masa pandemi.
Di era Presiden Prabowo Subianto, Listyo sempat masih dipercaya untuk menjadi Kapolri hingga memasuki tahun kedua pemerintahan, dan menjadi Kapolri terlama yakni menjabat 5 tahun 8 bulan setelah era reformasi hingga akhirnya digantikan Jenderal Suyudi Ario Seto. Listyo kemudian dilantik Presiden Prabowo sebagai KSP pada 1 Oktober 2026.
Kini, atau sebulan kemudian, perjalanan kariernya di Polri tercoreng, karena ditetapkan sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo. Bahkan, target penyadapannya juga menyasar tokoh politik, media dan pengusaha. Listyo ditetapkan tersangka bersama sejumlah jenderal, yakni Irjen Eko Hadi dan Irjen Ahrie Sonta. Saat ini, ketiganya ditahan di Rutan Mabes Polri.
Ketiganya dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). "Yang berbunyi, secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut adalah selama 10 tahun," kata Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin, Selasa (3/11/2026).
Mereka juga dikenakan Pasal 332 Ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. Selain itu juga diterapkan Undang-Undang ITE, yaitu Pasal 32 Ayat (1), di mana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik dengan ancaman pidana selama delapan tahun.
