Tito menekankan, percepatan registrasi membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah. Tidak semua warga memiliki telepon pintar atau mampu mengoperasikan aplikasi secara mandiri.
“Karena itu, keberadaan agen Perlinsos diperlukan untuk mendampingi masyarakat, termasuk dalam proses registrasi dan verifikasi identitas,” ujarnya.
Tito meminta setiap pemerintah daerah membentuk tim atau satuan tugas (satgas) Perlinsos. Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil perlu terlibat langsung dalam tim, dengan sekretaris daerah sebagai pengawas dan kepala daerah sebagai penanggung jawab. Kolaborasi ini diharapkan mempercepat registrasi sekaligus memperkuat pemutakhiran dan pencocokan data di daerah.
"Digitalisasi Perlinsos itu sangat bermanfaat untuk membantu daerah. Selain mendukung ketepatan penyaluran bansos, sistem ini diharapkan membantu pemerintah daerah mengenali kebutuhan warganya secara lebih baik,”ujarnya.
“Termasuk dalam merancang program pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting. Bagi Ditjen Dukcapil, penguatan integrasi data kependudukan menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin akurat, inklusif, dan terhubung,”pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.