Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Kapolri: Penyadapan Ilegal ke Prabowo Terbongkar dari Perintah Pembubaran Grup WA

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |11:06 WIB
Kapolri: Penyadapan Ilegal ke Prabowo Terbongkar dari Perintah Pembubaran Grup WA
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto Raker dengan Komisi III DPR (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap awal mula terbongkarnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk. Jenderal Suyudi menjelaskan, kasus itu terungkap setelah adanya perintah pembubaran grup WhatsApp (WA) dan penghapusan data hasil penyadapan yang menimbulkan kecurigaan.

Hal itu disampaikan Kapolri Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

Mulanya, Jenderal Suyudi menjelaskan bahwa perkara ini bermula pada kurun waktu 2025-2026. Saat itu, Ahrie Sonta yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik.

“Selanjutnya, pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenlinkX/PLX,” kata Suyudi.

Kapolri mengatakan, perintah pembubaran grup WA dan penghapusan data tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan. Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, peristiwa itu dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri.

“Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri, dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan,” ujarnya.

“Adapun peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik,” sambungnya.

Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Selain Listyo Sigit, Bareskrim juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta, kini ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak dilakukan penahanan.

Terbaru, Irjen Ahrie Sonta diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH). Keputusan tersebut ditetapkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement