Kapolri Pastikan Kasus Penyadapan Ilegal Diusut Tuntas
JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memastikan Polri akan mengoptimalkan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal (illegal access), hingga dugaan tindak pidana makar yang melibatkan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri.
Suyudi menyampaikan apresiasi atas dukungan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI terhadap langkah Polri dalam mengungkap perkara tersebut.
Usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026), Suyudi mengatakan dukungan diberikan kepada Polri, khususnya penyidik Bareskrim, agar dapat menuntaskan pengungkapan kasus tersebut.
"Pada prinsipnya, para pimpinan Komisi III dan anggota memberikan dukungan kepada kami, Polri, kepada para penyidik Bareskrim Polri, dalam mengungkap kasus illegal access, illegal tapping, dan juga tindak pidana makar," kata Suyudi.
Suyudi menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri berinisial LSP, AN, EH, dan SU.
Kasus ini menjadi perhatian karena dugaan penyadapan ilegal disebut turut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, hingga elemen masyarakat.
Dia menegaskan, Polri akan terus mengoptimalkan penegakan hukum untuk menjawab keresahan masyarakat. Penyidikan juga dilakukan sebagai tindak lanjut atas perhatian pimpinan negara, termasuk Presiden RI, serta tokoh politik dan masyarakat yang diduga menjadi korban penyadapan ilegal.
"Untuk itu, Polri akan terus melakukan upaya yang optimal dalam menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat. Ini juga menjadi keresahan pimpinan negara, Bapak Presiden dan jajaran, serta tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh masyarakat yang dalam hal ini menjadi korban penyadapan secara ilegal," ujarnya.
Suyudi meminta masyarakat memberikan waktu kepada penyidik untuk bekerja secara optimal. Dia memastikan seluruh rangkaian perkara akan diusut agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
"Berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat," ucap Suyudi.
Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Polri memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan dokumen elektronik, dan akses ilegal.
Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, yang dilakukan secara bersama-sama, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.
Langkah tersebut merupakan bagian dari pendalaman penyidikan untuk memastikan dugaan perbuatan dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat diungkap berdasarkan fakta serta alat bukti yang diperoleh penyidik.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
