Silmy Karim Tak Masalah Perkara Berlanjut ke Pembuktian, Berharap Hakim Beri Keadilan
JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, tak mempermasalahkan perkara dugaan pemerasan yang menyeret namanya berlanjut ke tahap pembuktian. Menurut dia, perlawanan yang diajukannya merupakan bentuk ikhtiar untuk memperjuangkan haknya.
"Saya selalu membayangkan setiap kesempatan untuk kita memperjuangkan hak kita, berikhtiar itu kan suatu hal yang baik. Masalah putusan itu adalah kewenangan hakim, dan saya pikir apa pun putusannya kita harus siap," ujar Silmy usai pembacaan putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Silmy berharap persidangan pokok perkara dapat berjalan lancar. Mantan Direktur Jenderal Imigrasi itu juga berharap proses persidangan nantinya dapat memberikan keadilan bagi dirinya.
"Tentu saya minta doa kepada seluruh masyarakat, saudara atau teman-teman yang bersimpati kepada permasalahan ini agar bisa didapat keadilan buat saya dan juga untuk kebaikan kita semua khususnya bangsa dan negara," tuturnya.
Silmy kembali menjelaskan bahwa dirinya menciptakan Molina semata-mata untuk memutus rantai pemerasan di lingkungan imigrasi. Dia pun masih menilai bahwa perkara yang menjeratnya merupakan bentuk kriminalisasi terhadap dirinya.
"Digitalisasi imigrasi adalah contoh sistem pemerintahan berbasis elektronik yang nyata, yang tidak dimiliki Kementerian atau lembaga lain dan melibatkan banyak sekali pemohon, jutaan pemohon, tapi yang menginisiasi, yang mengeluarkan kebijakan, yang memastikan kebijakan itu jalan malah dikriminalisasi," tegasnya.
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak perlawanan yang diajukan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim. Putusan sela tersebut dibacakan pada Kamis (12/11/2026).
"Mengadili, menyatakan perlawanan yang diajukan oleh advokat dan terdakwa Silmy Karim oleh karena itu tidak diterima," kata Ketua Majelis Hakim, Atep Sopandi, Kamis (12/11/2026).
Hakim kemudian memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian. Sidang pembuktian dengan agenda pemeriksaan saksi pertama dijadwalkan berlangsung pada Selasa (17/11/2026).
"Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara 81/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst," lanjut hakim.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
