Trump: AS Tidak Lagi Membutuhkan Kesepakatan dengan Iran
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa Washington tidak lagi membutuhkan kesepakatan dengan Iran. Ia telah menginstruksikan Wakil Presiden J.D. Vance untuk beralih fokus pada dugaan korupsi dan kejahatan di negara bagian serta kota-kota yang dikelola oleh Partai Demokrat.
Pernyataan ini muncul menyusul kritik Vance terhadap perang AS-Israel melawan Iran, yang ia anggap sebagai penyebab kekalahan Partai Republik dalam pemilihan paruh waktu pekan lalu. Pada Rabu, (11/11/2026) Vance mempertanyakan apakah konflik tersebut sepadan dengan biaya yang telah dikeluarkan. Sebelumnya, Vance sempat mengupayakan langkah diplomatik untuk mengakhiri perang dan dilaporkan lebih memilih tercapainya kesepakatan dengan Teheran daripada terus memberikan tekanan militer.
Dalam sebuah unggahan di Truth Social pada Kamis, (12/11/2026) Trump memerintahkan Vance untuk mencurahkan “perhatian penuh” guna menangani masalah dalam negeri tersebut, dengan berargumen bahwa pemberantasan korupsi secara menyeluruh dapat membantu menyeimbangkan anggaran federal.
“Kita tidak butuh kesepakatan dengan Iran. Masa-masa itu sudah lama berlalu,” tulis Trump, sebagaimana dilansir RT. “Kita sudah memegang uang mereka—ratusan miliar dolar—dan kita juga menguasai selat mereka!”
Trump tidak memberikan penjelasan apa pun terkait klaimnya mengenai dana Iran, yang oleh sejumlah media ditafsirkan sebagai rujukan pada aset-aset Iran yang dibekukan. Teheran memperkirakan nilai dana tersebut mencapai lebih dari USD100 miliar, yang sebagian besar terdiri dari pendapatan minyak dan gas yang disimpan di bank-bank asing di bawah sanksi Amerika Serikat.
Pernyataan Trump mengenai kendali atas Selat Hormuz tampaknya merujuk pada blokade angkatan laut AS, yang membatasi pelayaran dari dan menuju pelabuhan-pelabuhan Iran, namun tetap mengizinkan kapal-kapal yang melayani negara-negara Teluk lainnya untuk melintas.
Pada Senin, (9/11/2026) Trump menyatakan akan menunda serangan lebih lanjut terhadap Iran setelah negara-negara Teluk mendesak Washington untuk menghindari eskalasi lebih lanjut.
Di sisi lain, Iran juga telah menegaskan otoritasnya atas jalur perairan strategis tersebut.
Ketua parlemen sekaligus kepala negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengatakan kepada Al Jazeera pada Rabu bahwa Teheran telah mencapai kesepahaman dengan Oman mengenai pengelolaan selat tersebut sebagai bagian dari usulan perdamaian tujuh poin yang mereka ajukan.
Ghalibaf menegaskan bahwa Selat Hormuz “tidak akan pernah kembali” ke status sebelum perang, di mana kapal-kapal asing dapat melintas tanpa izin dari Iran. Teheran kini berupaya untuk mendapatkan kendali lebih besar atas pelayaran di jalur perdagangan minyak yang vital tersebut.
Pejabat Iran itu mengatakan bahwa Teheran telah menyampaikan syarat-syarat perdamaiannya melalui mediator Qatar, namun belum menerima tanggapan resmi dari Washington.
Usulan tersebut mencakup pencabutan sanksi AS dan blokade angkatan laut, pelepasan aset-aset Iran yang dibekukan, serta pengakhiran permusuhan di seluruh kawasan.
“Sekarang giliran pihak Amerika untuk mengambil langkah,” ujar Ghalibaf.
(Rahman Asmardika)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
