JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meneken peraturan terbaru terkait Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Melalui aturan tersebut, sidang etik anggota Polri kini dapat dilaksanakan secara daring.
Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 yang ditandatangani pada Senin, 16 November 2026. Perpol tersebut sekaligus merevisi Perpol Nomor 7 Tahun 2022.
Dalam Pasal 59 ayat (2), diatur bahwa terduga pelanggar etik dapat menghadiri sidang KKEP secara langsung maupun melalui media elektronik. Namun, kehadiran secara daring harus mendapat persetujuan Ketua KKEP.
"Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” demikian bunyi ketentuan dalam Perpol tersebut, Rabu (18/11/2026).
Selain mengatur mekanisme persidangan daring, Perpol terbaru itu juga memuat ketentuan mengenai susunan majelis KKEP.
Dalam Pasal 42 disebutkan bahwa Majelis KKEP terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota. Pangkat ketua dan anggota majelis harus setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.
Ketentuan mengenai susunan majelis tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam penentuan Majelis KKEP untuk sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Listyo dijadwalkan menjalani sidang KKEP pada pekan depan terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.