JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra membuka peluang bertambahnya tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penyidik juga berpeluang menambahkan pasal pidana terhadap tersangka yang telah ditetapkan.
Yusril mengatakan, penyidik saat ini masih mendalami dugaan keterkaitan kasus penyadapan tersebut dengan tindak pidana makar. Menurutnya, penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) menunjukkan bahwa penyidik telah memiliki gambaran mengenai pihak yang berpotensi menjadi tersangka.
"Kalau sudah ditetapkan SPDP, jadi surat pemberitahuan dimulainya satu penyidikan, sebenarnya di dalam benak para penyidik itu sudah ada orang yang menjadi calon tersangkanya. Cuma masih perlu dilengkapi alat-alat buktinya," kata Yusril saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Dia menjelaskan, penetapan tersangka harus didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup. Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, penyidik dapat menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.
"Dan sesudah didapatkan dua paling tidak alat bukti permulaan yang cukup, maka akan ditetapkan siapa tersangkanya," ujarnya.
Selain kemungkinan munculnya tersangka baru, Yusril menyebut penyidik juga dapat menambahkan pasal pidana terhadap tersangka yang sudah ada. Hal itu seiring dengan pendalaman dugaan hubungan antara penyadapan ilegal dan tindak pidana makar.
"Bisa juga tersangka yang ada sekarang ada penambahan pasal-pasal pidana, kalau kemarin mungkin hanya penyadapan, sekarang dikaitkan dengan tindak pidana makar atau ada mungkin juga tersangka baru dalam penetapan nanti," tuturnya.
Yusril mengatakan, pemeriksaan sejauh ini masih banyak dilakukan terhadap kalangan internal Polri. Namun, dia tidak menutup kemungkinan penyidikan berkembang dengan melibatkan pihak di luar institusi kepolisian.
"Sebagian besar yang dilakukan penyadapan ini, pemeriksaan ini memang masih terbatas kepada kalangan internal Polri. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau sudah koneksinya dengan yang lain dan kemudian juga untuk apa hasil sadapan ini digunakan, sangat mungkin bahwa ini juga akan melibatkan pihak di luar daripada institusi Polri," ungkapnya.
Menurut Yusril, pemeriksaan bahkan dapat menjangkau pejabat maupun birokrasi pemerintahan lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan tujuan penyadapan tersebut.
"Dan karena itu memang pemeriksaan akan terus dilakukan bahkan mungkin juga dilakukan kepada pejabat ataupun birokrasi pemerintahan yang lain yang terkait dengan tujuan dari penyadapan itu sendiri, dan itu harus dilakukan," sambungnya.
Yusril juga tidak menutup kemungkinan penyidikan akan mengungkap aktor intelektual di balik dugaan tindak pidana tersebut. Namun, hal itu bergantung pada hasil penyidikan yang masih berlangsung.
"Bisa jadi begitu. Tapi tergantung kepada hasil penyidikan seperti apa dan karena itu seperti yang saya katakan tadi, kita berharap bahwa penyidikan ini dituntaskan sehingga sampai kepada aktor intelektual di belakang dari tindak pidana yang disangkakan ini, karena sudah barang tentu ada pihak yang sangat berkepentingan dengan tindak pidana makar yang ingin terjadi," pungkasnya.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.