JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkapkan telah menggeledah sejumlah rumah yang diduga dijadikan posko dalam penyidikan kasus dugaan makar terkait penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu lokasi yang digeledah penyidik berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan (Jaksel), pada Selasa, 17 November 2026 malam. Rumah tersebut diduga digunakan sebagai posko oleh tersangka Irjen Eko Hadi Santoso.
"Kemarin. Ada beberapa posko yang kami lakukan olah TKP dan pemeriksaan sebagai bagian daripada pengumpulan bukti tindak pidana makar," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro, Rabu (18/11/2026).
Namun, Susatyo belum bersedia merinci di mana saja lokasi posko lain yang turut digeledah selain di Cipete.
"Jadi ada beberapa posko, dan tentunya nanti untuk perkembangannya akan kami sampaikan pada jumpa pers berikutnya, ya. Kemudian juga selain posko di sana, ada beberapa posko lain untuk kelengkapan," ujar Susatyo.
Ia hanya memastikan bahwa operasi di Cipete merupakan bagian dari rangkaian penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) guna mendalami peran tersangka berinisial EH.
"Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH," ucap Susatyo.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Saat ini, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi berstatus tahanan rumah karena alasan kesehatan.
Secara terpisah, Mabes Polri juga telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa, 10 November 2026. Terbaru, Polri turut memecat Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa, 17 November 2026.
Berdasarkan hasil penyidikan, peristiwa penyadapan tersebut diduga berlangsung pada periode 2025–2026 dengan cara memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. Selain Presiden, sasaran penyadapan diduga mencakup pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana selama enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana selama delapan tahun penjara.
(Rahman Asmardika)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.