JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra membuka peluang bertambahnya tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penyidik juga berpeluang menambahkan pasal pidana terhadap tersangka yang telah ditetapkan.
Yusril mengatakan, penyidik saat ini masih mendalami dugaan keterkaitan kasus penyadapan tersebut dengan tindak pidana makar. Menurutnya, penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) menunjukkan bahwa penyidik telah memiliki gambaran mengenai pihak yang berpotensi menjadi tersangka.
"Kalau sudah ditetapkan SPDP, jadi surat pemberitahuan dimulainya satu penyidikan, sebenarnya di dalam benak para penyidik itu sudah ada orang yang menjadi calon tersangkanya. Cuma masih perlu dilengkapi alat-alat buktinya," kata Yusril saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Dia menjelaskan, penetapan tersangka harus didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup. Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, penyidik dapat menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.
"Dan sesudah didapatkan dua paling tidak alat bukti permulaan yang cukup, maka akan ditetapkan siapa tersangkanya," ujarnya.
Selain kemungkinan munculnya tersangka baru, Yusril menyebut penyidik juga dapat menambahkan pasal pidana terhadap tersangka yang sudah ada. Hal itu seiring dengan pendalaman dugaan hubungan antara penyadapan ilegal dan tindak pidana makar.
"Bisa juga tersangka yang ada sekarang ada penambahan pasal-pasal pidana, kalau kemarin mungkin hanya penyadapan, sekarang dikaitkan dengan tindak pidana makar atau ada mungkin juga tersangka baru dalam penetapan nanti," tuturnya.