Para penyintas kekerasan tersebut membawa kisah-kisah mengerikan tentang pemerkosaan berkelompok, eksekusi massal, serta kekejaman terhadap keluarga dan anak-anak.
Jauh dari kondisi memprihatinkan di kamp-kamp pengungsi, majelis yang terdiri dari 15 hakim telah mempertimbangkan selama tujuh tahun apakah tindakan Myanmar dapat dikategorikan sebagai genosida.
Kasus ini diajukan oleh Gambia berdasarkan Konvensi Genosida PBB tahun 1948, yang memungkinkan negara mana pun untuk menggugat negara lain yang diduga melanggar perjanjian internasional yang dibentuk setelah Perang Dunia II tersebut.
Meskipun ICJ tidak memiliki mekanisme untuk menegakkan putusannya, keputusan yang menyatakan bahwa Myanmar telah melakukan genosida akan meningkatkan tekanan internasional terhadap pemimpinnya, Min Aung Hlaing. Ia memimpin militer selama penindakan terhadap etnis Rohingya, sebelum akhirnya menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi dalam kudeta tahun 2021.
Tahun ini, ia dilantik sebagai presiden sipil menyusul pemilihan umum yang sangat dibatasi, dan kini tengah berupaya melakukan kampanye diplomatik demi mendapatkan legitimasi—sebuah upaya yang mungkin akan dipersulit oleh putusan ini.
Myanmar selalu membantah telah melakukan genosida, dengan berargumen bahwa tindakan mereka ditujukan untuk meredam pemberontakan militer oleh kelompok insurgen, menyusul serangkaian serangan yang menewaskan belasan personel keamanan.
“Myanmar tidak berkewajiban untuk tinggal diam dan membiarkan para teroris bertindak leluasa,” ujar perwakilan Myanmar, Ko Ko Hlaing, kepada para hakim dalam persidangan kasus tersebut pada bulan Januari.
Menteri Kehakiman Gambia menyatakan bahwa negaranya mengajukan kasus ini “setelah meninjau laporan-laporan kredibel mengenai kekerasan yang paling brutal dan kejam—yang bahkan sulit dibayangkan—terhadap kelompok rentan yang telah didehumanisasi dan dianiaya selama bertahun-tahun.”
Gambia mendapatkan “dukungan penuh” dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang beranggotakan 57 negara dalam upayanya di Mahkamah Internasional (ICJ), ujar sang menteri, Dawda Jallow.