JAKARTA - DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset, Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Rapat yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di parlemen itu dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut beserta sejumlah pokok materi yang telah dibahas.
Setelah mendengarkan laporan tersebut, Puan kemudian meminta persetujuan kepada seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna.
"Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi. Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?" tanya Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Setuju," jawab peserta rapat.
"Alhamdulillah," ujar Puan sembari mengetuk palu sidang sebagai tanda pengesahan keputusan.
Dengan demikian, RUU Perampasan Aset resmi disahkan menjadi undang-undang.
Adapun sejumlah pokok pembahasan dalam RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya meliputi:
1. Judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).
2. Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Ketentuan ini juga mencakup tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan berdampak luas terhadap masyarakat, seperti investasi bodong dan perdagangan saham ilegal dengan jumlah korban yang besar.
3. Penegasan keberlakuan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pembagian kewenangan dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
5. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang memadai.
6. Optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana secara langsung serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas.
7. Pengaturan tugas dan kewenangan pengelolaan aset oleh badan yang berkompeten agar pengelolaan dilakukan secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
8. Pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset yang dilakukan oleh badan independen.
9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, agar mekanisme perampasan aset tidak dijadikan sarana bagi aparat penegak hukum untuk menyalahgunakan kewenangan.
10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.