PD: Partai Koalisi yang Tak Komit Wajar Dievaluasi
JAKARTA - Koalisi partai politik yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) dibentuk untuk mendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketika ada partai politik koalisi tidak lagi komitmen dengan kontrak politik maka wajar jika dievaluasi posisi kadernya yang duduk sebagai menteri.
Hal itu dikatakan Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Divisi Komunikasi Publik, Andi Nurpati. Menurutnya, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden yang dijamin Undang-Undang.
"Terkait dengan koalisi parpol dalam pemerintahan, sudah sama-sama kita ketahui bahwa kontrak politik yang harus menjadi pedoman dan komitmen. Jika ada yang tidak komit maka wajar saja jika presiden melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan komitmen bersama itu," kata dia kepada Okezone, Kamis (3/1/2013).
Menurut Andi, masing-masing partai politik tahu apa isi komitmen yang dimaksud. Namun, dalam perjalanannya, komitmen atau janji setia parpol koalisi untuk mendukung pemerintah SBY tak selalu berjalan mulus.
"Kasus Century hanya dipolitisir lebih jauh, karena mestinya DPR menghormati hasil keputusannya dan serahkan kasus Century pada penegak hukum karena kasusnya kasus hukum," pungkasnya.
(Tri Kurniawan)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
