Aksi Buruh di Samarinda Suarakan 5 Tuntutan, Nih Isinya...
SAMARINDA - Aksi puluhan buruh di Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) tergabung dalam Serikat Buruh Sejatera Indonesia (SBSI) 1992 menyuarakan lima tuntutan penghambat kesejahteraan buruh, agar dapat dipenuhi oleh pemerintah.
"Lima tuntutan itu adalah pertama, kami minta gubernur Kaltim melakukan perbaikan kinerja aparatur Dinas Tenaga Kerja," ujar koordinator aksi, Sultan Loren Nana Sukarna dalam demonstrasi di Taman Samarendah, Samarinda, Senin (1/5/2017).
Sultan yang juga Sekretaris DPD SBSI 1992 Provinsi Kaltim itu melanjutkan, tuntutan kedua adalah pemerintah harus menegakkan hukum ketenagakerjaan, tuntutan ketiga minta upah pegawai honorer sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim karena saat ini sebagian besar upah pegawai honorer jauh di bawah UMP.
Tuntutan keempat adalah buruh minta pemerintah menghapuskan sistem kerja paksa di perkebunan alias buruh harian lepas (BHL) perkebunan sawit, dan tuntutan kelima mereka minta kepala daerah mencopot pejabat terutama di lingkungan ketenagakerjaan yang dinilai tidak memiliki kompetensi di bidangnya.
"Memang ada beberapa pejabat yang kompeten, tapi lebih banyak pejabat yang tidak kompeten sehingga mereka tidak mengerti hukum dan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. Anehnya, orang yang kompeten justru diganti dengan pejabat yang tidak kompeten," imbuhnya.
