MA Prancis Tunda Larangan Pemakaian Burkini

Ketegangan terkait pelarangan burkini meningkat setelah seorang perempuan yang memakai penutup kepala terekam kamera foto sedang membuka atasan berlengan panjang dan dikelilingi polisi bersenjata. Adegan ini terjadi di sebuah pantai di Nice.

Kota tersebut melarang penggunaan burkini pekan lalu, mengikuti langkah yang sudah diambil oleh 15 wilayah sekitarnya di tenggara Prancis.

Pelarangan burkini ini memecah pemerintahan Prancis dan rakyatnya, serta memicu kemarahan publik di berbagai negara. Mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy memanfaatkan kampanye pilpres 2017 putaran pertamanya untuk melarang burkini. Sementara itu, pemerintahan sosialis Prancis terbagi menjadi dua. Sang perdana menteri dan salah satu pemimpin kelompok feminis di kabinet mengambil posisi berseberangan.

Di saat yang sama, kritik atas larangan burkini juga menyasar politisi. Banyak pihak menuding politisi Prancis memutarbalikkan larangan itu demi tujuan politik mereka dan memakainya untuk menargetkan kaum muslim.

Prancis sendiri dibangun dalam pemisahan yang tegas antara gereja (agama) dan pemerintahan. Tujuannya, membangun kesetaraan untuk semua kepercayaan. Teorinya, negara adalah netral dalam hal agama dan memberi kesempatan bagi semua untuk mempraktikkan kepercayaan religius selama tidak mengganggu ketertiban umum.

(Rifa Nadia Nurfuadah)