Gerindra, PKS, dan Demokrat Sepakat Dukung Presidential Threshold 0%

JAKARTA - Tiga fraksi di DPR RI berharap, ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) pada Pemilu 2019 ditiadakan atau 0%. Tiga fraksi itu yakni Partai Demokrat, Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang ketiganya merupakan partai nonkoalisi pendukung pemerintah.

Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani sebagai fraksi pertama yang menyampaikan pandangannya menilai presidential treshold di Pemilu 2019 bertentangan dengan konstitusi lantaran Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan Pemilu 2019 digelar serentak.

Gerindra, lanjut Muzani, menolak berapa pun angka presidential threshold karena dapat menciderai demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

"Partai Gerindra menginginkan agar musyawarah tetap mufakat. Bagi Gerindra, threshold 20%, atau treshold berapa pun tak sesuai. Kami tak ingin Pilpres 2019 akan dicederai dengan pelanggaran inskontitusional," ucap Muzani di ruang rapat paripurna, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Lalu hal yang sama juga disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya Sutriyono. PKS memandang presidential threshold ketika ditiadakan akan memberi kesempatan yang luas kepada rakyat Indonesia untuk menggunakan haknya dipilih sebagai presiden.