Kurdi Desak PBB dan Pemerintah Irak agar Cabut Pemberlakuan Embargo

ERBIL – Merespons pemberlakuan embargo, Pemerintah Regional Kurdi (KRG) meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pemerintah federal di Baghdad untuk mencabut embargo udara yang diberlakukan di wilayah tersebut setelah referendum kemerdekaan kontroversial yang digelar pada 25 September.

Larangan penerbangan di wilayah tersebut mulai berlaku pada 27 September setelah KRG menolak imbauan dari Baghdad untuk menyerahkan kendali bandara Erbil dan Sulaymaniyah kepada pemerintah federal. Pihak KRG mengatakan bahwa embargo tersebut sebagai hukuman kolektif dan menunjukkan bahwa langkah tersebut akan mengalihkan perhatian dari perjuangan melawan ISIS.

"Larangan tersebut akan menghambat orang-orang yang terluka dalam perang melawan ISIS untuk perawatan medis ke luar negeri," ungkap juru bicara KRG Safin Dizayi, dilansir dari ANI News, Minggu (1/10/2017).

BACA JUGA: Pasca-Referendum Kurdi, 3 Negara Ini Kompak Tetapkan Embargo

Langkah embargo tersebut dilakukan di tengah ketegangan antara Irak dan Kurdi atas keputusan untuk mengadakan referendum mengenai melepaskan diri dari Irak. Pihak Irak mengatakan, referendum dikhawatirkan akan semakin mengguncang Timur Tengah.

Sekadar diketahui, PM Irak Haider al Abadi segera merespons hasil Referendum Kurdi dengan ancaman embargo jaringan udara internasional jika KRG tidak menyerahkan kendali bandaranya.

Ancaman embargo tersebut adalah serangkaian tindakan pembalasan dendam terhadap dorongan kemerdekaan untuk Kurdi. Namun, untuk penerbangan domestik tidak terlibat dalam ultimatum tersebut. Yang paling buruk, perjalanan internasional ke dan dari Kurdi harus dialihkan melalui Baghdad dan bandara Irak lainnya.

BACA JUGA: Pasca-Referendum Kemerdekaan, Pemerintah Irak Ancam Lakukan Embargo Bandara di Kurdi

Menteri Transportasi KRG, Mawloud Bawah Murad, mengungkapkan kekesalannya akan perbuatan Pemerintah Irak. Kekesalannya tersebut ia sampaikan saat konferensi pers di Erbil.

"Bandara Erbil dan Sulaimaniyah dibuat dari anggaran pemerintah Kurdistan. Kami ingin klarifikasi yang detail dari Pemerintah Irak mengenai seruannya untuk menyerahkan kedua bandara tersebut, karena kami tidak mengerti bagaimana memberikan dua bandara tersebut, ketika dua bandara tersebut sudah tunduk pada Otoritas Penerbangan Sipil Irak," kata Murad, dilansir dari The National.

(pai)

(Rifa Nadia Nurfuadah)