Dewan Keamanan PBB pada juga telah mendesak pemerintah Irak dan pemimpin Kurdi untuk menetapkan jadwal perundingan untuk mengakhiri konflik mereka yang dipicu oleh referendum kemerdekaan 25 September yang dipegang oleh orang-orang Kurdi yang menentang Baghdad.
Sekadar informasi, sebelumnya Perdana Menteri (PM) Irak Haider al Abadi menolak tawaran Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) untuk membekukan hasil referendum kemerdekaan Kurdi untuk membuka jalan bagi sebuah dialog dengan Baghdad. Hal tersebut disampaikan oleh PM al Abadi pada sebuah pertemuan dengan Wakil Presiden Iran Eshaq Jahangiri di Teheran saat kunjungan ke Turki dan Iran.
Dikatakan bahwa KRG tidak menginginkan perang dengan Baghdad. Pihak KRG menyatakan bahwa bentrokan tersebut tidak akan memiliki pemenang, melainkan akan menyebabkan negara ini mengalami kehancuran besar dalam semua aspek kehidupan.
(pai)
(Rifa Nadia Nurfuadah)