"Mereka akan mengikuti perintah undang-undang. Tidak elok terus menyalahkan penyelenggara Pemilu. Toh jika ada sesuatu yang salah dari KPU maupun Bawaslu, mari kita kontrol bersama," ucap dia.
(Baca Juga: Polri Bantah Postingan Akun Opposite6890 soal Mengorganisir 'Buzzer' Politik)
Menurut Ujang, demokrasi akan rusak bila masyarakat tidak lagi percaya pada penyelenggara pemilu. Ia meyakini penyelenggara pemilu maupun instansi pendukungnya tidak main-main dalam bekerja, apalagi condong ke paslon tertentu. Hal ini telah dibuktikan dengan survey yang menyebut 80 persen masyarakat masih percaya dengan kinerja KPU dan Bawaslu.
"Berdemokrasi bukan untuk saling menyalahkan, Bukan untuk saling mendelegitimasi. Jika ada kesalahan, misalnya soal DPT, mari kita koreksi bersama-sama. Demokrasi menjadi rusak jika masyarakat tidak lagi percaya kepada institusi-institusi demokrasi seperti KPU dan Bawaslu. Dan ini sangat berbahaya," tutur dia.
(Fiddy Anggriawan )