Pakistan Desak DK PBB Gelar Pertemuan, Bahas Tindakan India di Kashmir

Belum jelas bagaimana 15 negara Dewan Keamanan akan menanggapi permintaan itu dan apakah salah satu anggota badan itu juga perlu membuat permintaan resmi. Pada Sabtu, Pakistan mengatakan bahwa pihaknya mendapat dukungan China untuk langkah ini.

Polandia adalah presiden Dewan Keamanan untuk Agustus. Menteri Luar Negeri Polandia, Jacek Czaputowicz mengatakan kepada wartawan di PBB pada Selasa bahwa dewan telah menerima surat dari Pakistan dan "akan membahas masalah itu dan mengambil keputusan yang tepat".

Wilayah Kashmir terbagi antara India, yang memerintah Lembah Kashmir yang padat dan wilayah yang didominasi Hindu di sekitar Kota Jammu; Pakistan, yang mengontrol irisan wilayah di barat; dan China, yang memiliki daerah dataran tinggi berpenduduk sedikit di utara.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah meminta India dan Pakistan untuk menahan diri dari segala langkah yang dapat memengaruhi status khusus Jammu dan Kashmir. Guterres juga mengatakan dia prihatin dengan laporan pembatasan di wilayah Kashmir yang dikontrol India.

BACA JUGA: Kecam Pencabutan Status Khusus Kashmir, Pakistan Sebut India Langgar Resolusi PBB