Demokrat: Tak Ada Peluang Pemerintah Sahkan KLB Kubu Moeldoko

Kemudian, lanjut dia, kegiatan yang dihadiri banyak orang itu juga tidak mengantongi izin dari aparat. "Karenanya kami menyebutnya sebagai KLB abal-abal, semuanya serba tak jelas," imbuh dia.

Kamhar menilai, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaaan. Karena itulah pihaknya berkeyakinan pemerintah dalam hal ini Kemenkumham tidak akan mengesahkan hasil KLB kubu Moeldoko.

"Karena Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) sesuai konstitusi UUD ‘45 bukan negara kekuasaan (machstaat) maka kami berkeyakinan, dari fakta-fakta ada, sama sekali tak ada celah untuk mengesahkan KLB abal-abal sekalipun ada aktor yang terafiliasi dengan kekuasaan yang terlibat," pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )