Merespons laporan HRW, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan: "Sangat mendesak bagi komunitas internasional untuk campur tangan, termasuk dengan memastikan bahwa negara, organisasi, dan perusahaan mereka tidak memberikan kontribusi apa pun terhadap pelaksanaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Palestina."
Sementara itu, pejabat Israel dengan keras menolak tuduhan apartheid.
"Tujuan dari laporan palsu ini sama sekali tidak terkait dengan hak asasi manusia, tetapi untuk upaya berkelanjutan oleh HRW untuk merongrong hak Negara Israel untuk eksis sebagai negara bangsa orang-orang Yahudi," kata Menteri Urusan Strategis Michael Biton.
Kementerian luar negeri Israel mengatakan program HRW Israel sedang "dipimpin oleh pendukung (BDS) yang dikenal, tanpa hubungan dengan fakta atau kenyataan di lapangan," mengacu pada gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi yang pro-Palestina.
Penulis laporan itu, Direktur HRW Israel dan Palestina Omar Shakir, diusir dari Israel pada 2019 karena tuduhan dia mendukung BDS.
Shakir menyangkal bahwa pekerjaan HRW dan pernyataan pro-Palestina yang dia buat sebelum diangkat ke posisi HRW pada 2016 merupakan dukungan aktif untuk BDS.
Kepada Reuters, Shakir mengatakan bahwa HRW akan mengirimkan laporannya ke kantor kejaksaan ICC, "seperti yang biasa kami lakukan ketika kami mencapai kesimpulan tentang komisi kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan."
Dia mengatakan HRW juga mengirim ICC laporan 2018 tentang kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Otoritas Palestina Abbas dan militan Islam Hamas.