Anggota DPRD Bengkulu Dinas Keluar Daerah 1.241 Kali saat Pandemi, Habiskan Rp28 Miliar

Membebani Keuangan Daerah

Terkait hal tersebut. BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, menyoroti jika perjalanan dinas ke luar daerah tersebut membebani keuangan daerah. Sehingga dari BPK menyarankan untuk mengevaluasi tarif biaya perjalanan dinas tersebut.

Mustinya, kata Rony, dari pemerintah daerah mengevaluasi sesuai dengan Peraturan Presiden Ri Nomor 33 tahun 2020, tentang Standar Harga Satuan Regional.

Rony menyampaikan, dari BPK RI tidak ada menyatakan atau men-declare adanya kerugian. Hanya saja, ini jadi beban dan boros. Sehingga Pergub yang mengatur hal tersebut musti disesuaikan dengan Perpres RI, Nomor 33 tahun 2020, tentang Standar Harga satuan Regional.

''Makanya kami menyorotinya itu membebani keuangan. Kalau 1 orang, ya itu tidak membebani. Dikalikan sekian perjalanan akan membebani juga, dan akan semakin besar. Makanya kami menyarankan untuk mengevaluasi tarifnya itu,'' ujar Rony.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi terkait perjalanan dinas anggota dewan, pada tahun 2020, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi mengatakan, dalam hal perjalanan dinas, mereka tidak salah.

Tinggal lagi kepatutan dan efesiensi. Di mana dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, tidak ada menyebutkan kerugian negara.

"Efesiensi dan efektifitasnya untuk diperbaiki. Sehingga kedepannya agar mempertimbangkan kepatutan dan kepatuhan itu," kata Nandar, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (20/1/2022).

Terkait dengan biaya 30 persen, jelas Nandar, untuk biaya 30 persen setiap daerah tidak sama. Sehingga hal tersebut disesuaikan dengan daerah yang dilakukan perjalanan dinas anggota dewan.

SPj 30 persen, kata Nandar, disampaikan ke sekretariat dewan setelah mereka melakukan perjalanan. Di mana mereka melampirkan bukti-bukti perjalanan. Mulai dari tiket, penginapan, transfortasi serta lainnya.

"Rata-rata standar setiap daerah itu tidak sama," jelas Nandar.

(Khafid Mardiyansyah)