Bahkan, kaum antifederalis (penentang pemerintah pusat yang kuat) menolak keberadaan tentara profesional, meskipun militer didirikan antara lain untuk dikerahkan jika terjadi perang melawan musuh asing.
Jadi, setelah Undang-Undang Dasar AS secara resmi diratifikasi pada 1788, James Madison, salah satu "bapak pendiri" dan kemudian presiden Amerika Serikat, merancang Amandemen Kedua dengan tujuan memberdayakan milisi di negara bagian.
Dan walau Amandemen Kedua tidak membatasi kemampuan pemerintah untuk menegakkan hukum melalui penggunaan kekuatan, aturan itu menghilangkan kewenangan untuk melucuti senjata warga negara yang ingin membela diri.
Satu revisi aturan dengan dua visi berbeda
Selama bertahun-tahun, warga yang mendukung kepemilikan senjata sipil merasa amandemen kedua konstitusi AS berhasil menegaskan hak-hak mereka.
"Amandemen kedua penting untuk melindungi hak-hak pemilik senjata yang taat hukum," demikian pernyataan Asosiasi Pemilik Senjata AS (NRA).
NRA, yang memiliki 5,5 juta anggota, merupakan salah satu kelompok kepentingan paling berpengaruh dalam politik AS. Mereka menentang sebagian besar proposal yang hendak mempersulit kepemilikan senjata.
Para pendukung kepemilikan senjata berpendapat, penyataan "hak rakyat untuk menyimpan dan memanggul senjata" dalam Amandemen Kedua menyiratkan hak individu secara konstitusional untuk memiliki senjata api.