Setahun setelah Chen terpilih kembali pada 2004, China mengesahkan apa yang disebut undang-undang anti-pemisahan, yang menyatakan hak China untuk menggunakan "cara non-damai" terhadap Taiwan jika mencoba untuk "melepaskan diri" dari China.
Setelah Tsai Ing-wen, yang memimpin partai pro-kemerdekaan DPP, terpilih sebagai Presiden pada 2016 dan kembali terpilih lagi pada 2020, China semakin meningkatkan tekanannya terhadap Taiwan.
Meski pemerintah Taiwan saat ini condong ke arah kemerdekaan dari China, kebanyakan warganya tampaknya tidak terlalu menantikan hal itu.
Sebuah survei Juni 2022 menunjukkan bahwa hanya 5,2% orang Taiwan yang mendukung kemerdekaan sesegera mungkin, sementara 1,3% mendukung penyatuan dengan China daratan sesegera mungkin. Sisanya mendukung beberapa bentuk mempertahankan status quo, dengan kelompok terbesar ingin mempertahankannya kondisi ini selamanya tanpa bergerak menuju kemerdekaan atau unifikasi.
(Rahman Asmardika)