UKRAINA - Negara-negara Barat dan Ukraina mengatakan pemungutan suara ‘palsu’ yang dimulai Jumat (23/9/2022) pada referendum Rusia bertujuan mencaplok empat wilayah yang diduduki Ukraina. Beberapa pejabat lokal mengatakan para pemilih diintimidasi dan diancam.
Dalam pemungutan suara, yang dijadwalkan berlangsung dari Jumat (23/9/2022) hingga Selasa (20/9/2022) di provinsi Luhansk, Kherson dan sebagian wilayah Zaporizhzhia dan Donetsk yang dikuasai Rusia, pemilih ditanya apakah mereka ingin wilayah mereka menjadi bagian dari Rusia.
Jajak pendapat juga diberlakukan di Rusia, di mana para pengungsi dan penduduk lain dari daerah tersebut dapat memilih. Negara Barat dan Ukraina mengatakan pemungutan suara itu ilegal menurut hukum internasional.
Baca juga: Soal Referendum Ukraina, Biden Sebut Dalih Palsu Rusia untuk Mencaplok Wilayah dengan Paksa
"Setiap pemilihan atau referendum di wilayah Ukraina hanya dapat diumumkan dan dilakukan oleh otoritas yang sah sesuai dengan undang-undang nasional dan standar internasional," kata Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa dalam sebuah pernyataan, dikutip VOA.
Baca juga: Referendum Ukraina, Tentara Rusia Pergi dari Pintu ke Pintu Kumpulkan Suara dalam Jajak Pendapat
"Oleh karena itu, 'referenda' yang direncanakan akan illegal,” lanjutnya.
Pejabat Ukraina mengatakan orang dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai pemungutan suara selesai. Kelompok bersenjata pergi ke rumah untuk memaksa orang memberikan suara, dan karyawan diberitahu bahwa mereka bisa dipecat jika mereka tidak berpartisipasi.
Serhiy Haidai, Gubernur Luhansk Ukraina, mengatakan di kota Starobilsk, penduduk dilarang pergi dan orang-orang dipaksa keluar dari rumah mereka untuk memilih.