Draft RKUHP: Hina DPR-Polri Bisa Dipidana 1,5 Tahun Penjara

JAKARTA - Ada sejumlah ketentuan yang dihapus dan dipertahankan dalam naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru diserahkan pemerintah ke Komisi III DPR pada Rabu 9 November 2022.

Ketentuan yang masih dipertahakankan yakni ancaman pidana bagi penghina lembaga negara seperti DPR, Polri, hingga kejaksaan.

BACA JUGA:Draf Baru RKUHP: Pasal Makar Tetap Ada Tanpa Diksi Pemerintahan yang Sah 

Pada Pasal 349 Ayat (1) disebutkan, setiap orang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara, dapat dipidana hingga 1,5 tahun. Ancaman pidananya bisa diperberat jika penghinaan menyebabkan kerusuhan.

Kemudian, Ayat (3) menyebut pidana dalam pasal tersebut bisa dilakukan jika ada aduan dari pihak yang dihina. Pasal 350, pidana bisa diperberat hingga dua tahun jika penghinaan dilakukan lewat media sosial.