Draft RKUHP: Hina DPR-Polri Bisa Dipidana 1,5 Tahun Penjara

"Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II," begitu bunyi Pasal 349 Ayat 1 draf RKUHP 9 November 2022 yang diterima MNC Portal.

BACA JUGA:RKUHP Ditargetkan Rampung 22 November, Akan Disahkan dengan Kehati-Hatian 

Sementara, yang dimaksud kekuasaan umum atau lembaga negara di RKUHP dijelaskan DPR, DPRD, Kejaksaan, hingga Polri. Lembaga tersebut merupakan lembaga negara yang harus dihormati.

"Ketentuan ini dimaksudkan agar kekuasaan umum atau lembaga negara dihormati. Oleh karena itu, perbuatan menghina terhadap kekuasaan umum atau lembaga tersebut dipidana berdasarkan ketentuan ini," tulis penjelasannya.

(Arief Setyadi )