Polemik Sistem Pemilu, Melihat Kelebihan dan Kekurangan Proporsional Tertutup dan Terbuka

JAKARTA - Proses persidangan gugatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) masih bergulir. Namun, mengemuka isu atau bocoran mengenai MK bakal memutuskan sistem pemilu dengan mengembalikannya ke proporsional tertutup.

Hal tersebut menimbulkan pro kontra. Menurut Direktur Eksekutif Nur Institue M. Nur Aris Shoim, dari kedua sistem tersebut, baik proporsional terbuka dan tertutup memiliki kelebihan dan kekurangan.

Dalam sistem proporsional terbuka memungkinkan bagi rakyat untuk menentukan sendiri wakil rakyat yang diharapkannya. Sehingga, calon anggota legislatif bertarung dan memperebutkan suara rakyat secara langsung.

"Model ini memang lebih memungkinkan hadirnya interaksi langsung antar anggota legislatif dengan rakyat sebagai konstituen. Begitu pula, peran kontrol dari rakyat dapat dilaksanakan secara langsung,” kata Shoim dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/6/2023).

Kemudian, pada sistem proporsional terbuka, peran partai politik tidak lebih sebagai kendaraan politik yang memberikan rekomendasi perjalanan. Tak dipungkiri banyak calon anggota legislatif yang kurang kompeten hanya memiliki tingkat popularitas tinggi dan modal politik lainnya.

Sebab, iklim politik menjadi individual lantaran figur calon anggota legislatif menjadi lebih sangat dominan. Lain lagi dengan sistem proporsional tertutup.

Dijelaskan Shoim, pada sistem proporsional tertutup peran partai politik lebih dominan dan efektif terutama dalam kaderisasi dan rekrutmen politik. Penentuan kader untuk mengisi kursi di legislatif menjadi signifikan dengan pertimbangan proses dan jenjang kaderisasi dan kecakapan.

“Dalam hal ini peran partai politik tidak saja sekadar kendaraan politik, tetapi juga sebagai institusi politik yang bertanggung jawab untuk pendidikan politik,” ujarnya.