Perpecahan Terjadi di Pemerintahan Israel ketika Para Menteri Bersitegang Soal Nasib Gaza Paska Perang

GAZA – Perpecahan dalam pemerintahan Israel muncul secara terbuka pada Jumat (5/1/2024) ketika para anggota kabinet berdebat mengenai rencana masa depan Gaza pascaperang dan bagaimana menangani penyelidikan terhadap kegagalan keamanan seputar serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu.

Kecaman publik ini menyusul apa yang digambarkan oleh salah satu sumber sebagai “perkelahian” pada pertemuan kabinet keamanan pada Kamis (4/1/2024). Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich mengatakan telah terjadi “diskusi yang penuh badai,” sementara mantan Menteri Pertahanan Benny Gantz mengatakan “serangan bermotif politik” telah diluncurkan.

Perkembangan ini menggambarkan perpecahan yang muncul dalam koalisi pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu setelah tiga bulan berperang dengan Hamas. Jika pemerintahannya runtuh, Israel kemungkinan akan menghadapi pemilu baru yang diperkirakan akan dikalahkan oleh Netanyahu.

Perpecahan kabinet keamanan yang terjadi pada Kamis (4/1/2023) adalah mengenai bagaimana menangani penyelidikan terhadap serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober, termasuk kegagalan militer Israel untuk meramalkan hal tersebut, serta bagaimana menuntut perang mulai sekarang.

Menteri Pertahanan Yoav Gallant menguraikan rencana untuk tahap selanjutnya dari perang di Gaza, dan memberikan rincian tentang apa yang mungkin terjadi setelahnya, dalam dokumen tiga halaman yang berjudul “Day After.”

Dia menggambarkan “pendekatan tempur baru” dengan fokus berkelanjutan untuk menargetkan para pemimpin Hamas di bagian selatan Jalur Gaza. Di Gaza utara, dia mengatakan kampanye Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan mencakup penggerebekan, penghancuran terowongan teror, aktivitas udara dan darat, dan operasi khusus.

Setelah perang, militer Israel akan mempertahankan “kebebasan bertindak operasional di Jalur Gaza” dan Israel akan terus “melakukan pemeriksaan barang yang memasuki” wilayah tersebut.

Gallant, anggota partai Likud yang berhaluan kanan-tengah pimpinan Netanyahu, mengatakan bahwa ketika tujuan perang telah tercapai maka “tidak akan ada kehadiran warga sipil Israel di Jalur Gaza,” yang tampaknya mengesampingkan pembentukan kembali Israel. pemukiman di Gaza yang dihapuskan Israel secara sepihak pada tahun 2005.

Menteri Pertahanan juga meluncurkan konsep satuan tugas multinasional pimpinan AS yang bertugas melakukan rehabilitasi Jalur Gaza.