"Memperkuat desk. Jadi kita akan bentuk desk khusus PMI unprocedural dan TPPO. Jadi nanti disini akan ada tim kami dari kementerian maupun tim beliau yang nanti akan ikut menangani unprocedural dan TPPO," kata Abdul Kadir kepada wartawan Kamis.
Abdul Kadir mengatakan nantinya desk ini diharapkan bakal meminimalisir kegiatan-kegiatan perdagangan orang, eksploitasi hingga perbudakan.
"Bagaimana menyelamatkan, melindungi warga kita dalam hal mereka dipastikan tidak mengalami atau meminimalisir lah perlakuan-perlakuan tidak adil, eksploitasi, bahkan cenderung ke perbudakan modern yang ada di luar negeri," tuturnya.
"Untuk itu kami bersepakat untuk, satu, memperkuat kerjasama yang sudah ada, jadi ada tiga kerjasama yang sudah ada," sambungnya.
(Puteranegara Batubara)