MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub), membantah perihal penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di 25 ruas belum dilaksanakan.
Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyebut, saat ini pihaknya masih fokus mengendalikan pengguna kendaraan pribadi dengan menambah transportasi umum hingga penerapan Ganjil-Genap.
"Sehubungan adanya pemberitaan terkait 25 Jalan di Jakarta Bakal Kena Tarif, disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini terus berupaya mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi di ibu kota, melalui berbagai kebijakan, salah satunya dengan menerapkan program Ganjil Genap di 25 ruas jalan. Namun, untuk penerapan Electronic Road Pricing (ERP), Pemprov DKI Jakarta memastikan bahwa kebijakan tersebut belum dilaksanakan," kata Syafrin dalam keterangannya, Rabu (7/5/2025).
Syafrin menambahkan, fokus Pemprov DKI Jakarta saat ini masih pada upaya peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal, termasuk Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta, serta pengembangan kebijakan transportasi lainnya.
Beberapa langkah strategis yang sedang dilakukan meliputi:
1. Pembangunan MRT Fase 2 (Bundaran HI – Kota) untuk memperluas jaringan transportasi cepat di Jakarta.
2. Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome – Manggarai) guna meningkatkan konektivitas antarmoda transportasi.
3. Peresmian dan pengembangan layanan Transjabodetabek untuk memperluas jangkauan angkutan umum ke wilayah penyangga.
4. Penyediaan layanan gratis angkutan umum massal (MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta)* bagi *15 golongan masyarakat.
"Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perjalanan sehari-hari. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memperbaiki infrastruktur transportasi guna mewujudkan mobilitas yang lebih efisien dan berkelanjutan di Jakarta," pungkasnya.
(Awaludin)